Penagihan pajak merupakan salah satu perhatian utama para pihak di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara garis besar, penagihan pajak merupakan serangkaian upaya atau tindakan aga penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang-barang yang disita.

Tujuan penagihan pajak dalam instansi pemerintahan antara lain adalah untuk menjaga kestabilan pendapatan keuangan baik di daerah maupun pusat, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, harus diakui bahwa kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih sangat kurang, salah satu penyebab tidak lancarnya pembayaran pajak adalah karena ketidakjelasan dari sistem pembayaran itu sendiri yang digunakan selama ini dan tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dan potensi sumber daya yang dimiliki.

Fasilitator Kegiatan berasal dari Penyusun kebijakan dan pelaku teknis dari, Kementerian Keuangan, DJP, BPK, BPKP dan Praktisi.